Kejati Tetapkan Mantan Bupati Lampung Timur Tersangka Korupsi

Kejati Tetapkan  Kejaksaan Tinggi  Lampung resmi menetapkan mantan Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas bupati. Penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan intensif selama berjam-jam terhadap sang mantan pejabat.

Diduga Timbulkan Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan gerbang dan area penunjang rumah jabatan Bupati Lampung Timur pada tahun anggaran 2022. Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar hampir Rp7 miliar. Namun, setelah dilakukan audit dan penyidikan mendalam, proyek itu diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp3,8 miliar.

Menurut pihak kejaksaan, indikasi korupsi muncul karena adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pertanggungjawaban akhir anggaran.

Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Setelah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa lebih dari 30 saksi, termasuk pejabat dan pihak rekanan, penyidik menetapkan Dawam Rahardjo sebagai tersangka. Ia diduga ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut dan menerima keuntungan dari pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, beberapa pejabat lain dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga turut diperiksa. Kejati menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka lain berdasarkan pengembangan kasus.

Kejati Tegaskan Komitmen Usut Tuntas

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia juga menyampaikan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan profesional. Pemeriksaan lanjutan dan pelacakan aset menjadi fokus utama dalam tahap penyidikan berikutnya.

Lebih lanjut, Kejati meminta seluruh pihak yang terkait agar bersikap kooperatif selama proses berlangsung. Hal ini dianggap penting agar penanganan kasus dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu proses administrasi pemerintahan daerah.

Langkah Pencegahan Korupsi Jadi Sorotan

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah harus terus ditingkatkan. Proyek-proyek infrastruktur, meski penting untuk pembangunan, rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi dengan baik.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan mengambil pelajaran dari kasus ini untuk memperkuat sistem transparansi, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara.