Gubernur Sulteng Resmikan TUK Mandiri “Manoro” BPSDM

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, secara resmi meresmikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri “Manoro” di Aula Sinergitas, Kantor BPSDM Provinsi Sulteng, pada Selasa (8/7/2025). Peresmian ini menjadi momen penting karena TUK Mandiri “Manoro” merupakan yang pertama di Indonesia yang berasal dari unsur pemerintah daerah.

Gubernur Sulteng TUK Mandiri sebagai Wujud Komitmen Pemberantasan Korupsi

Nama “Manoro” diambil dari bahasa Kaili yang berarti “bercahaya”. Keberadaan TUK ini menjadi bagian dari program pembangunan daerah bernama “BERANI”, yang menekankan pada integritas, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya TUK Mandiri, Provinsi Sulteng mampu melaksanakan uji kompetensi antikorupsi secara mandiri tanpa harus bergantung pada lembaga pusat.

Kolaborasi Erat antara BPSDM dan LSP KPK

Proses pendirian TUK Mandiri “Manoro” berlangsung selama lima bulan, mulai dari koordinasi, verifikasi, hingga visitasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah memenuhi semua persyaratan, TUK resmi mendapatkan lisensi pada 26 Mei 2025. Hal ini memungkinkan BPSDM Provinsi Sulteng melakukan sertifikasi penyuluh antikorupsi secara profesional dan terpercaya.

Pengukuhan Penyuluh Antikorupsi dan Harapan Gubernur

Dalam acara yang sama, gubernur juga mengukuhkan 39 penyuluh antikorupsi jalur pengalaman yang telah lolos verifikasi LSP KPK. Anwar Hafid menegaskan pentingnya peran penyuluh dalam menanamkan budaya anti-korupsi di masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Ia berharap TUK Mandiri ini akan melahirkan banyak kader berintegritas yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dukungan Penuh dari Berbagai Pihak

Peresmian TUK Mandiri “Manoro” dihadiri oleh berbagai pejabat penting, seperti Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, serta Ketua DPRD Sulteng H. Moh. Arus Abd Karim. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kuat terhadap komitmen Sulawesi Tengah dalam memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih baik.