Saran Komnas HAM Papua soal Wacana Presiden Prabowo Beri Amnesti ke KKB

Saran Komnas HAM Papua memberikan tanggapan atas wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana memberikan amnesti kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM menilai, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat sensitivitas dan kompleksitas masalah yang ada di Papua.

Pendekatan yang Humanis untuk Solusi Papua

Komisioner Komnas HAM Papua, Fritz Edward Siauw, mengungkapkan bahwa amnesti seharusnya bukanlah langkah pertama. Sebaliknya, amnesti perlu dilihat sebagai langkah terakhir setelah dilakukan upaya dialog dan rekonsiliasi yang lebih mendalam. Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis yang mengedepankan hak asasi manusia, sehingga penyelesaian masalah tidak dilakukan secara sepihak.

“Jika amnesti diberikan, harus ada batasan yang jelas dan tetap memperhatikan hak-hak korban yang telah terdampak kekerasan,” jelasnya pada Senin, 26 Februari 2025. Siauw juga mengingatkan bahwa konflik di Papua telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak, oleh karena itu solusi menyeluruh sangat dibutuhkan.

Tantangan dalam Implementasi Amnesti

Di sisi lain, Komnas HAM juga memperingatkan adanya tantangan yang dapat muncul dari kebijakan amnesti. Salah satunya adalah ketegangan sosial yang bisa timbul antara kelompok yang mendukung dan yang menentang kebijakan tersebut. Oleh karena itu, mereka khawatir amnesti justru akan menciptakan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang telah lama menjadi korban kekerasan.

Komnas HAM juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah Papua harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mencakup penyediaan hak yang adil bagi masyarakat Papua dan mengutamakan dialog antar pihak guna menemukan solusi yang damai.

Proses Rekonsiliasi yang Lebih Luas

Komnas HAM Papua mendukung pentingnya proses rekonsiliasi yang melibatkan lebih banyak pihak. Mereka berharap tokoh masyarakat, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan aktif dalam mencari solusi yang adil. Pemerintah diimbau untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat memperburuk ketegangan sosial.

Keadilan Tetap Prioritas

Meski demikian, Komnas HAM menekankan bahwa proses hukum terhadap individu yang terlibat kekerasan tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Amnesti bisa dipertimbangkan, tetapi jangan sampai mengorbankan keadilan bagi korban,” ujar Siauw.

Reaksi Masyarakat Papua

Reaksi masyarakat Papua terhadap wacana amnesti ini beragam. Sebagian merasa terhormat jika kebijakan tersebut diterapkan dengan hati-hati, sementara lainnya menyatakan kekecewaan, karena amnesti bisa dianggap memberi pembenaran terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB.

Dengan demikian, pemerintah pusat diharapkan dapat mendengarkan semua pihak dan mempertimbangkan solusi damai yang adil untuk semua pihak.